legalscrawl

law sometimes sleep but the law never die

Tinjauan Yuridis Penggelapan Saham dalam Perjanjian Gadai Saham

Leave a comment

Pendahuluan

Kejahatan merupakan perbuatan antisosial, yang tidak hanya terdapat pada masyarakat yang sedang berkembang, tetapi juga dalam masyarakat yang sudah maju. Meningkatnya jenis dan modus kejahatan dalam masyarakat maju tidak terbatas pada kejahatan Konvensional semata, namun juga sudah merambah ke dunia teknologi,perbankan,ekonomi, dan bisnis. Salah satu tindak kejahatan yang rawan terjadi dalam dunia bisnis adalah mengenai tindak pidana “Penggelapan Saham”. Untuk itu perlu dikembangkan dan disosialisasikan upaya-upaya yang dapat dilakukan apabila terdapat indikasi terjadinya tindak pidana penggelapan terhadap suatu saham milik seseorang atau suatu badan hukum.

Penggelapan

Penggelapan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Buku II KUHP Bab XXIV Pasal 372 yang berbunyi sebagai berikut :

Barangsiapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan  karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Unsur-unsur dalam tindak pidana penggelapan meliputi :

  1. Barangsiapa;
  2. Dengan sengaja;
  3. Menguasai secara melawan hukum;
  4. Suatu benda;
  5. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
  6. Berada padanya bukan karena kejahatan.

Unsur Barangsiapa

Kata barangsiapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat dalam rumusan tindak pidana tersebut maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana yang bersangkutan. Namun seiring perkembangan zaman unsur barangsiapa ini tidak hanya terbatas pada orang perseorangan semata, namun juga sudah meluas ke korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, hal ini sebagaimana diatur dalam UU Tipikor, UU TPPU, UU ITE, UU PPLH,  RUU-KUHP, dan sebagainya.

Unsur dengan sengaja

KUHP tidak memberikan definisi mengenai “Kesengajaan” namun menurut MvT (Memorie van Toelichting), yang mengartikan “Kesengajaan” (opzet), sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). (Pompe, cetakan ke 3, 1959 halaman 166).

Kesengajaan terbagi menjadi 3 :

“Kesengajaan” dengan maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat) ; Dolus Directus yaitu bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana, perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Jika akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian sehingga ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Kesengajaan” dengan sadar kepastian (opzet met zekeheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn) dalam hal ini perbuatan mempunyai 2 akibat :

  • Akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak.
  • Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam No. 1 tadi, akibat ini pasti timbul/terjadi.

“Kesengajaan” dengan sadar kemungkinan (Dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet) yaitu dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi.

Unsur menguasai secara melawan hukum

Kata secara melawan hukum (wedderchtelijk) di dalam rumusan Pasal 372 KUHP itu telah dipakai pembentuk Undang-Undang untuk menunjukkan sifatnya yang melawan hukum dari perbuatan ‘menguasai’. Menurut Profesor Van Bemmelen, yang dimaksud dengan menguasai secara melawan hukum dalam konteks tindak pidana penggelapan adalah “melakukan suatu perilaku yang mencerminkan putusan pelaku untuk secara mutlak melaksanakan kekuasaan yang nyata atas suatu benda”. Sehingga disini konteks menguasai berbeda dengan memiliki. Karena ketika seseorang menguasai suatu benda, orang tersebut tidak hanya sebatas memiliki benda tersebut, namun orang tersebut juga dapat melakukan tindakan atas benda yang ada dibawah kekuasaannya tersebut seperti misalnya menjual, menyewakan, atau menitipkan benda tersebut kepada pihak lain secara melawan hukum.

Unsur suatu benda

Pengertian benda dinyatakan dalam pasal 499 KUH Perdata sebagai berikut:

“Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap- tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.” Pengertian benda disini dapat dipahami sebagai benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud serta benda tak bergerak sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Sehingga pemahaman soal unsur benda yang dimaksud dalam Pasal 372 KUHP mengenai penggelapan dapat dikategorikan sebagai benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud serta benda tak bergerak sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.

Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Terhadap unsur ini HOGE RAAD di dalam arrest nya tanggal 1 Mei 1922 menyatakan bahwa :

“Di sidang Pengadilan yang memeriksa seorang terdakwa yang didakwa telah menggelapkan barang kepunyaan orang lain itu tidak perlu dipastikan  tentang siapa sebenarnya orang lain  tersebut.”

Sehingga untuk dapat menyatakan seorang terdakwa memenuhi unsur ini, cukup hanya dengan membuktikan bahwa benda tersebut bukan merupakan milik terdakwa sendiri.

Unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan

Yang dimaksud dengan kata-kata “yang ada padanya” disini adalah keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda, yakni agar perbuatan “menguasai secara melawan hukum” yang dilakukannya, dapat dipandang sebagai tindak pidana penggelapan dan bukan merupakan tindak pidana pencurian. Disamping itu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda harus didasari oleh suatu peralihan hak yang sah dan bukan karena kejahatan Unsur inilah salah satu tanda ciri yang membedakan tindak pidana penggelapan dan pencurian.

PERJANJIAN GADAI SAHAM

Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain sehingga timbul perjanjian dari perikatan tersebut. Dalam pembuatan perjanjian ini berlaku asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

Gadai

Menurut Pasal 1150 KUH Perdata “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Saham

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas asset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). (Indonesian Stock Exchange)

GADAI SAHAM

Sehubungan dengan status saham sebagai benda bergerak tak bertubuh maka sesuai dengan Pasal 1153 KUH Perdata saham tetap dapat digadaikan.

Berikut bunyi Pasal 1153 KUH Perdata :

“Hak gadai atas benda-benda bergerak tak bertubuh, kecuali surat-surat tunjuk atau surat-surat bawa, diletakkan dengan pemberitahuan perihal penggadaiannya, kepada orang terhadap siapa hak digadaikan itu harus dilaksanakan. Oleh orang ini, tentang hal pemberitahuan tersebut serta tentang izinnya si pemberi gadai dapat dimintanya suatu bukti tertulis.”

Beberapa Hal yang Perlu Diperhatikan/Dipenuhi dalam Menerima Jaminan Gadai Saham

  1. Seberapa besar nilai saham yang dapat dijadikan agunan/jaminan gadai. Hal ini karena saham sebagai surat berharga yang diperdagangkan sering mengalami fluktuasi/perubahan harga;
  2. Bagaimana bila terjadi penurunan harga saham yang sangat tajam, yang mengakibatkan harga saham tidak mencukupi lagi terhadap pemenuhan kebutuhan jaminan;
  3. Gadai saham ini wajib dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Pemegang Saham. Hal ini sesuai dengan pasal 60 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
  4. Benda yang dijadikan objek gadai harus dikeluarkan dari kekuasaan kreditur, untuk ditaruh di bawah kekuasaan kreditur atau pihak ketiga yang disetujui kedua belah pihak. Hal ini dikenal sebagai inbezitstelling, dan merupakan syarat utama terjadinya gadai. Inbezitstelling sendiri diatur dalam pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”). Pada saham-saham yang masih berbentuk lembaran, maka pelepasan penguasaan debitur atas saham mudah dilakukan, yaitu dengan menyerahkan lembaran saham itu kepada penguasaan kreditur atau pihak ketiga. Namun, untuk saham-saham tanpa warkat (scriptless) maka pelepasan penguasaan debitur atas saham yang digadaikan dapat dilakukan melalui bantuan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
  5. Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham (pasal 60 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
  6. Perjanjian gadai saham  saham bersifat accesoir dan merupakan turunan dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian hutang piutang.

Penggelapan Saham dalam Perjanjian Gadai Saham

Penggelapan saham pada perjanjian gadai saham umumnya terjadi apabila pihak pemegang gadai saham mengeksekusi saham yang digadaikan kepadanya secara melawan hukum atau tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku terhadap pelaksanaan eksekusi terhadap barang gadai (Vide Pasal 1155 & 1156 KUH Perdata). Pemegang gadai biasanya akan berdalih menjual saham yang digadaikan dikarenakan debitur telah melakukan cidera janji / wanprestasi dan klausul untuk penjualan saham yang digadaikan telah terdapat dalam perjanjian hutang-piutang antara kreditur dan debitur.

Contoh Kasus

PT AF  telah memberikan fasilitas kredit (financial leasing agreement) sebesar Rp 100.000.000.000,- kepada PT MM Perjanjian Kredit dimana PT MJK berkedudukan sebagai penjamin. PT AF menerima jaminan dari PT MJK yang merupakan anak usaha PT MM berupa gadai 110.704.623 lembar saham. Perjanjian gadai tersebut ditandatangani 1 Juni 2011 dan berlaku sampai tanggal 1 Desember 2012.

Namun tiba-tiba PT AF menjual saham yang digadaikan oleh PT MJK kepada pihak ketiga yaitu PT RP karena PT AF menilai PT MM telah melakukan wanprestasi atas perjanjian hutang-piutang diantara mereka. PT MJK menilai PT AF telah melakukan perbuatan melanggar hukum ketika mengalihkan saham tersebut kepada pihak ketiga, sementara perjanjian gadai sahamnya telah berakhir dan PT MJK memandang bahwa PT MM telah melunasi hutang-hutangnya terhadap PT AF.

Apakah kasus tersebut merupakan penggelapan saham?

Kasus tersebut merupakan sebuah penggelapan saham dan juga merupakan sebuah perbuatan melawan hukum. Tindakan yang dilakukan oleh PT AF itu dapat dikenakan Pasal 372 KUHP mengenai penggelapan yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan  karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

ANALISA

Unsur Barangsiapa

PT AF dalam hal ini merupakan sebuah korporasi yang dapat melakukan perbuatan hukum dimana perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab direksi selaku pihak yang berwenang mewakili Perseroan di Pengadilan sesuai dengan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Unsur Dengan Sengaja

Mengenai Unsur dengan sengaja ini PT AF melalui direksi yang mewakilinya di Pengadilan dapat dikategorikan dengan “Kesengajaan” dengan maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat) ; yaitu bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana, perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Jika akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian sehingga ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya.

Pada kasus ini PT AF telah menghendaki untuk menjual saham yang digadaikan oleh PT MJK yang mengakibatkan terjadinya akibat yang dilarang. Yaitu dengan terjadinya penjualan saham PT MJK  yang dilakukan secara melawan hukum dan bertentangan dengan Pasal 1155 dan 1156 KUH Perdata

Unsur menguasai secara melawan hukum

Menurut Profesor.Van Bemmelen, yang dimaksud dengan menguasai secara melawan hukum dalam konteks tindak pidana penggelapan adalah “melakukan suatu perilaku yang mencerminkan putusan pelaku untuk secara mutlak melaksanakan kekuasaan yang nyata atas suatu benda”.

Dalam kasus ini PT AF  telah melakukan suatu perilaku yang mencerminkan keputusannya untuk secara mutlak melaksanakan kekuasaan yang nyata atas saham milik PT MJK yang digadaikan kepadanya yaitu dengan menjual saham PT MJK tersebut tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 1155 dan Pasal 1156 KUH Perdata. Sehingga dalam hal ini PT AF dapat dikatakan menguasai saham milik PT MJK secara melawan hukum.

Unsur suatu benda

Pengertian benda disini dapat dipahami sebagai benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud serta benda tak bergerak sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Bahwa dalam hal ini saham dapat digolongkan sebagai benda bergerak tak berwujud karena Pasal 372 KUHP tidak memberi kualifikasi soal “benda” sehingga dengan demikian pengertian mengenai “benda” ini mengacu kepada KUH Perdata. Sehingga dalam hal ini saham dapat dikategorikan sebagai “benda” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP.

Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Dalam hal ini sudah jelas jika saham milik PT MJK yang dijual oleh PT AF adalah masih berstatus milik PT MJK karena PT AF tidak melakukan eksekusi terhadap saham yang digadaikan tersebut sesuai dengan Pasal 1155 dan Pasal 1156 KUH Perdata sehingga jual beli saham tersebut dapat dikatakan batal demi hukum dan saham tersebut masih berstatus milik PT AF

Unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan

Menurut Pasal 1150 dan Pasal 1152 KUH Perdata, benda yang dijaminkan harus dilepaskan dari kekuasaan pemiliknya dan harus diserahkan dalam kekuasaan kreditor atau pihak ketiga yang disetujui kreditor, debitor dan pemberi gadai. Ini adalah syarat pokok gadai. Dengan demikian setelah dibuatnya perjanjian gadai saham antara PT MJK dan PT AF dan setelah nama PT AF kemudian dicatat dalam buku register daftar nama pemegang saham PT MM maka secara otomatis saham PT MJK tersebut telah berada di bawah kekuasaan PT AF dengan melalui sebab yang halal dan tidak bersifat melawan hukum.

Langkah Hukum terhadap PT AF

Atas perbuatan PT AF tersebut, dalam hal ini PT MJK dapat melaporkan Direktur Umum PT AF ke Kepolisian Daerah tempat PT AF melakukan penjualann saham terhadap PT RS dengan Pasal 372 KUHP. Kemudian PT MJK juga dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan Pasal 138 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo. Pasal 1365 KUH Perdata terhadap PT AF ke Pengadilan Negeri tempat dimana PT AF berdomisili. Karena dengan menjual saham PT MJK yang sedang digadaikan tanpa melalui prosedur sesuai dengan Pasal 1155 dan Pasal 1156 KUH Perdata maka disini PT AF telah nyata-nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi PT MJK.

Regards,

Rendy

Disclaimer:

Seluruh tulisan dan informasi adalah bersifat umum serta disediakan untuk diskusi bersama, sehingga tidak dianggap sebagai suatu nasehat hukum. Penulis tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap tulisan dan informasi yang disampaikan.

Author: seputro1109

social-addict, because i thought our life is so flat without human-other. Give the best for them and you'll be the best. If you want to take my writing for your personal use, you must specify this address. Regards

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s