legalscrawl

law sometimes sleep but the law never die

Justice Collaborator dalam Driving Simulator SIM di Korlantas POLRI

Leave a comment

 

CASE POSITION

BUDI SANTOSO adalah Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA) yang menjadi pemenang tender proyek pengadaan driving simulator SIM di Korlantas Porli tahun 2011 dengan nilai pengadaan driving simulator sebanyak 700 unit sepeda motor senilai Rp 54.453.000.000,- dan sebanyak 556 unit mobil senilai Rp 142.453.000.000 sehingga total proyek pengadaan driving simulator senilai Rp 196.870.000.000,-. Penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pengadaan riding simulator dilakukan dengan tanggal mundur, yakni 28 Februari 2011. Untuk melaksanakan proyek tersebut PT CMMA menjalin kerjasama dengan SUKOTJO S. BAMBANG sebagai Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia (ITI) yang bergerak di bidang teknologi untuk mengerjakan proyek tersebut.

Dalam proses melaksanakan proyek pengadaan driving simulator SIM ini PT CMMA memperoleh keuntungan besar karena pengadaan Driving Simulator SIM hanya Sebesar Rp 116.000.000.000,- dimana dalam dokumen perjanjian pembelian barang yang seharusnya harga simulator sepeda motor senilai Rp 42.800.000,-/unit nilainya di mark up menjadi Rp 77.790.000,-/unit dan harga simulator mobil senilai Rp 80.000.000,-/unit menjadi Rp 256.142.000,-/unit, namun keuntungan itu tidak dinikmati sendiri melainkan dibagi-bagi sebagaimana BUDI SANTOSO memerintahkan SUKOTJO S. BAMBANG untuk memberikan Rp 4.000.000.000,- yang dimana pembagiannya Rp 2.000.000.000,- untuk BUDI SANTOSO dan sisanya Rp 2.000.000.000,- diberikan kepada TIWI yang merupakan sekretaris pribadi DJOKO SUSILO. Kemudian SUKOTJO S. BAMBANG juga pernah mengirimkan uang senilai Rp 15.000.000.000,- kepada Primkoppol Korps Lalu Lintas dan Rp 1.700.000.000,- ke Pejabat Inspektorat Pengawasan Umum Porli atas perintah dari BUDI SANTOSO.

Namun dalam proses pengadaan simulator SIM dari pesanan 700 simulator sepeda motor PT. ITI baru menyelesaikan 107 unit sepeda motor dan simulator mobil belum selesai satu pun. Akibat dari keterlambatan tersebut PT. ITI harus membayar denda sebesar Rp 2.700.000.000,-. Pada bulan Juni 2011 hubungan kerja sama antara SUKOTJO S. BAMBANG dengan BUDI SANTOSO berakhir karena BUDI SANTOSO menganggap SUKOTJO S. BAMBANG telah menipunya karena tidak menyelesaikan permintaan sesuai dengan tepat waktu. Pada pertengahan Juli BUDI SANTOSO dan AJUN KOMISARIS BESAR TEDDY RUSMAWAN menguasai rumah dan pabrik milik SUKOTJO S. BAMBANG dengan alasan penyitaan akibat kesepakatan yang telah ditandatangani SUKOTJO S. BAMBANG di depan notaris. Kemudian SUKOTJO S. BAMBANG dilaporkan ke Polres Bandung dengan tuduhan penipuan dan penggelapan.

ISSUE

  • Bagaimana Kemampuan Pertanggungjawaban SUKOTJO S. BAMBANG dalam Hukum Pidana?
  • Dapatkah Peranan SUKOTJO S. BAMBANG dalam Kasus Simulator SIM dapat Diklasifikasikan sebagai Justice Collabolator?

RULES

  • Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  • UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
  • Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan saksi pelaku yang bekerja sama (Justice Collaborator) di dalam perkara tindak pidana tertentu.

ANALYSIS

Kemampuan Pertanggungjawaban SUKOTJO S. BAMBANG dalam Hukum Pidana

 

Ditinjau dari makna bertanggungjawab secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dilihat dalam Pasal 44 KUHP yang menyebutkan bahwa:

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit.

Pendapat Prof. Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Berdasarkan pengertian di atas bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada: (i) Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum; (ii) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatannya.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Bahwa berdasarkan ketentutan Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP menjelaskan bahwa “dipidana sebagai pelaku tindak pidana karena mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP perbuatan SUKOTJO S. BAMBANG telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut diatas karena dengan sengaja bersama-sama dengan BUDI SANTOSO membuat dokumen perjanjian pembelian barang yang seharusnya harga simulator sepeda motor senilai Rp 42.800.000,-/unit nilainya di mark up menjadi Rp 77.790.000,-/unit dan harga simulator mobil senilai Rp 80.000.000,-/unit menjadi Rp 256.142.000,-/unit yang mana dalam hal ini peruntukannya memperkaya diri sendiri dan orang lain dan mengakibatkan kerugian Negara senilai Rp 116.000.000.000,-.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa SUKOTJO S. BAMBANG telah memenuhi unsur-unsur klasifikasi pertanggungjawaban pidana karena telah: a). melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum); b). di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab; c). mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan; d). tidak adanya alasan pemaaf.  

 

Peranan SUKOTJO S. BAMBANG dalam Kasus Simulator SIM dapat Diklasifikasikan sebagai Justice Collabolator

Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang No 7 Tahun 2006 tentang pengesahan UNCAC, hingga peraturan bersama Menkumham, Jaksa agung, Kaporli, Ketua KPK, serta Ketua LPSK maka Justice Collabolator atau yang lebih dikenal di Indonesia dengan sebutan Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah seorang yang memberikan bantuan kepada penegak hukum dalam bentuk pemberian informasi penting, bukti-bukti kuat, atau keterangan dibawah sumpah yang dapat mengungkap suatu kejahatan dimana orang tersebut terlibat dalam kejahatan dimana orang tersebut terlibat dalam kejahatan tersebut atau kejahatan lainnya.

Pendapat Ketua LPSK Abdul Haris Semendawi menyatakan bahwa Collaborator of Justice adalah seseorang yang juga berperan sebagai pelaku tindak pidana, atau secara meyakinkan adalah merupakan bagian dari tindak pidana yang dilakukan  secara bersama-sama atau kejahatan terorganisir dalam segala bentuknya, atau merupakan bagian dari kejahatan terorganisir, namun yang bersangkutan bersedia untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum  untuk memberikan kesaksian mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama atau terorganisir, atau mengenai berbagai bentuk  tindak pidana yang terkait dengan kejahatan terorganisir maupun kejahatan serius lainnya.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan saksi pelaku yang bekerja sama (Justice Collaborator) di dalam perkara tindak pidana tertentu. Syarat untuk menjadi justice collaborator adalah sebagai berikut: a). Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA dan mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan; b). Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana; c.). Atas bantuannya tersebut, maka terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut:

  • Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau;
  • Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara dimaksud.

Berdasarkan pengertian dan syarat-syarat yang telah dijelaskan di atas SUKOTJO S. BAMBANG dapat diklasifikasikan sebagai justice collaborator apabila mau membantu penegak hukum dalam memberikan bukti yang kuat untuk membongkar kasus simulator SIM karena dalam akhir kasus posisi hubungan BUDI SANTOSO dengan SUKOTJO S. BAMBANG tidak baik.

Dengan demikian dalam kasus simulator SIM ini Peranan SUKOTJO S. BAMBANG dalam Kasus Simulator SIM dapat Diklasifikasikan sebagai Justice Collabolator.

 CONCLUSION

Dalam kasus proyek pengadaan driving simulator SIM di Korlantas Porli kemampuan pertangungjawaban SUKOTJO S. BAMBANG dalam hukum pidana dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatan SUKOTJO S. BAMBANG adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP karena dengan sengaja bersama-sama dengan BUDI SANTOSO melakukan mark up nilai pengadaan driving simulator SIM di Korlantas POLRI dan SUKOTJO S. BAMBANG telah memenuhi seluruh unsur-unsur klasifikasi pertanggungjawaban pidana.

Peranan SUKOTJO S. BAMBANG dalam Kasus Simulator SIM dapat Diklasifikasikan sebagai Justice Collabolator apabila SUKOTJO S. BAMBANG mau bekerjasama dengan penegak hukum dengan cara memberikan bukti-bukti yang signifikan untuk membongkar kasus proyek pengadaan driving simulator SIM di Korlantas POLRI.

 

ADVICE

  • Menurut kami walaupun kemampuan pertanggungjawaban SUKOTJO S. BAMBANG telah terpenuhi namun ada baiknya SUKOTJO S. BAMBANG mau mempertanggungjawabkannya dan mau pro aktif dalam membantu menyelesaikan kasus proyek pengadaan driving simulator SIM di Korlantas POLRI untuk mendapatkan keringanan hukuman dari majelis hakim nantinya.  
  • Menurut kami sudah seharusnya SUKOTJO S. BAMBANG mau bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu memberantas korupsi di Indonesia dan akan mendapatkan perlindungan hukum sebagai Justice Collaborator diantaranya:
  • Mendapatkan pidana percobaan bersyarat khusus bagi Justice Collaborator atau
  • Mendapatkan pidana berupa pidana penjara paling ringan diantara terdakwa lain yang terbukti bersalah dalam kasus proyek pengadaan driving simulator SIM di Korlantas POLRI.
  • Mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).          

 

Regards,

Arjun Alqindy Tumangger

 

 

 

Disclaimer:

Seluruh tulisan dan informasi adalah bersifat umum serta disediakan untuk diskusi bersama, sehingga tidak dianggap sebagai suatu nasehat hukum. Penulis tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap tulisan dan informasi yang disampaikan.

Author: seputro1109

social-addict, because i thought our life is so flat without human-other. Give the best for them and you'll be the best. If you want to take my writing for your personal use, you must specify this address. Regards

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s