legalscrawl

law sometimes sleep but the law never die

Petieskan Perkara dalam Hukum Pidana

2 Comments

Dalam dunia praktik hukum khususnya hukum pidana, baru-baru ini sering kita dengar dengan istilah “Peties”. Peties merupakan upaya penyidik kepolisian menggantung perkara yang dilakukan oleh tersangka. Berkas perkara penyidikan atas nama tersangka tidak dilimpahkan kepada kejaksaan (P21) tidak juga diterbitkan surat pernyataan penghentian penyidikan (SP3). Secara formil setelah berkas dinyatakan lengkap seharusnya segera dilimpahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan Pra Penuntutan dan jika kejaksaan menyatakan belum lengkap maka sebelum empat belas (14) hari wajib dikembalikan lagi kepada kepolisian, hal ini sesuai dengan Pasal 110 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acaara Pidana. Proses dilakukannya pengembalian berkas perkara dari kejaksaan kepada kepolisian ini juga tidak ada ketentuan batas waktu yang disebutkan dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana sehingga seringkali terjadi ketidakpastian status hukum dari tersangka yang menyebabkan haknya sebagai manusia terkurung. Padahal seharusnya jika tidak cukup bukti permulaan atas berkas perkara tersebut wajib dikeluarkan surat pernyataan penghentian penyidikan (SP3). Ketentuan tentang SP3 ini ada dalam Pasal 109 ayat (2). Upaya peties perkara ini juga semakin diperkuat dengan aturan Perkap nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sebagai pengganti Perkap nomor 12 tahun 2009 yang dalam aturan tersebut tidak menyebutkan secara rinci batas waktu dilakukannya penyidikan.
Ditinjau dari Hukum Hak Asasi Manusia, peties perkara telah melanggar Hak Atas Fair Trial. Fiar Trial atau Prinsip Keadilan dinyatakan dalam sebuah prinsip dasar yang berlaku secara universal berikut ini:
“tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang; setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas proses peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya”.

Sebagai keluarga tersangka ataupun penasihat hukum dari tersangka dapat mengajukan Pra Peradilan atas adanya peties perkara tersebut. Dasar dari diajukan permohonan pra peradilan atas terjadinya peties perkara tersebut adalah dengan isi permohonan penghentian penyidikan yang selanjutnya dalam dalil-dalil permohonan dijelaskan legal reasoning diperlukannya penghentian penyidikan. Seringkali terjadinya peties perkara ini berada di wilayah hukum indonesia yang pelosok dan jauh dari media atau pers. Maka dari itu sebenarnya peran pers ini penting agar tidak terjadi peties perkara.

Author: seputro1109

social-addict, because i thought our life is so flat without human-other. Give the best for them and you'll be the best. If you want to take my writing for your personal use, you must specify this address. Regards

2 thoughts on “Petieskan Perkara dalam Hukum Pidana

  1. Menggantungkan perkara dg alasan tdk cukup bukti merupakan tindakan yg melanggar hak asasi org lain,menurut mas anang benarkah ini adalah contoh ketidakberdayaan penegak hukum kita terutama penyidik?

    • dugaan pribadi mengatakan seperti itu, alangkah gagahnya jika memang belum bisa diproses itu ya dilepaskan. Bukankah pidana selalu terbuka untuk bisa diproses kembali ketika memang sudah ditemukan bukti yang cukup ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s